Desa Puyung

TRENGGALEK – Pemerintah Desa Puyung, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, secara resmi merilis rincian Rencana Penggunaan Dana Desa (DDS) untuk Tahun Anggaran 2026. Namun, ada nada yang berbeda pada tahun ini. Desa yang dikenal dengan semangat pembangunannya ini harus menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat menyusul penurunan alokasi anggaran yang sangat signifikan.

Kepala Desa Puyung, Budiono, mengungkapkan bahwa grafik pendapatan desa dari sektor Dana Desa (DDS) di tahun 2026 ini menunjukkan penurunan drastis. Berdasarkan data infografis yang dirilis pemerintah desa, total Dana Desa yang diterima hanya menyentuh angka Rp373.456.000.

"Ini adalah tantangan terbesar bagi manajemen pemerintahan desa kami. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, alokasi Dana Desa tahun 2026 mengalami penurunan sekitar 85 persen. Penurunan ini memaksa kami untuk melakukan kalkulasi ulang yang sangat ketat terhadap seluruh rencana pembangunan," ujar Budiono dalam keterangannya di hadapan tokoh masyarakat desa.

Strategi Skala Prioritas: Kesehatan dan Infrastruktur Dasar

Meski harus mengelola dana yang terbatas, Budiono menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Pemerintah Desa Puyung telah memetakan lima bidang prioritas untuk memastikan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak tetap terlayani.

Dalam postur APBDes 2026, Bidang Pembangunan Desa tetap memegang porsi terbesar dengan total anggaran Rp234.035.000. Dari angka tersebut, perhatian besar diberikan pada sektor kesehatan masyarakat. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Lansia, Posbindu, dan kegiatan Posyandu menyerap dana sebesar Rp87.600.000. Selain itu, desa juga mengalokasikan Rp30.000.000 khusus untuk fasilitasi pencegahan dan penanganan stunting.

"Kami tidak ingin penurunan anggaran ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia di Puyung. Sektor kesehatan dan penanganan stunting tidak boleh dikorbankan, karena ini menyangkut masa depan generasi desa kita," tegas Budiono.

Untuk urusan infrastruktur fisik, Desa Puyung mengalokasikan Rp108.785.000. Anggaran ini akan diarahkan pada perbaikan fasilitas publik yang sudah dalam kondisi darurat dan sangat dibutuhkan untuk mobilitas ekonomi warga.

Pemberdayaan dan Penanggulangan Bencana

Di sisi lain, untuk menjaga ketahanan ekonomi warga, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mendapatkan alokasi sebesar Rp37.672.000. Dana ini meliputi program ketahanan pangan (Ketapang), pelatihan perlindungan anak, serta program khusus penguatan penyandang difabel yang dianggarkan sebesar Rp6.515.000.

Sementara itu, untuk mengantisipasi letak geografis wilayah Pule yang rentan terhadap perubahan cuaca, Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat Desa disiapkan dana sebesar Rp37.182.000. Pos ini dianggap vital untuk memastikan desa memiliki "dana taktis" jika terjadi situasi yang mendesak di luar kendali pemerintah.

Transparansi dan Harapan ke Depan

Budiono menyadari bahwa dengan penurunan anggaran sebesar 85 persen, banyak usulan warga dari hasil Musrenbangdes mungkin belum bisa terealisasi di tahun ini. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi anggaran sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada warga.

"Setiap rupiah kami umumkan secara terbuka agar masyarakat tahu kondisi kita saat ini. Kami memohon pengertian warga bahwa banyak proyek fisik yang harus ditunda. Kami juga sedang berupaya menjemput bola, mencari bantuan keuangan (BK) baik dari tingkat Kabupaten maupun Provinsi untuk menutup celah kekurangan ini," tambahnya.

Publikasi penggunaan dana ini diharapkan dapat memicu partisipasi warga dalam mengawasi setiap jalannya program, sehingga meski dengan anggaran yang minim, hasil yang dicapai dapat tetap maksimal dan tepat sasaran.

Transparansi Anggaran

Pengumuman ini merupakan bentuk transparansi Pemerintah Desa Puyung kepada publik. Masyarakat diharapkan dapat memahami kondisi keuangan desa dan turut serta mengawasi pelaksanaan setiap program agar tepat sasaran.

Penurunan anggaran sebesar 85 persen ini menjadi tantangan besar bagi Desa Puyung dalam mempertahankan momentum pembangunan. Namun, dengan fokus pada infrastruktur dasar dan isu kesehatan (stunting), pemerintah desa optimis pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal.